Ekonomi Syariah Didorong Terintegrasi, Rencana-rencana dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia diharapkan bisa dieksekusi.

Ekonomi Syariah Didorong Terintegrasi, Rencana-rencana dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia diharapkan bisa dieksekusi.
Ilustrasi (net)

JAKARTA -REPUBLIKA- Laporan tahunan perbankan dan keuangan syariah dari Global Islamic Finance Report(GIFR) 2019 menempatkan Indonesia pada posisi pertama. Hal itu tidak cukup sebab ekonomi syariah dinilai harus terintegrasi antara keuangan syariah dan sektor riil halal.

Menanggapi pencapaian tersebut, menurut Direktur Bidang Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Afdhal Aliasar, prestasi ter sebut sejalan dengan perbaikan Indonesia dalam mening katkan ekosistem keuangan syariah dan ekonomi syariah.

"Pemerintah sangat menyadari sektor keuangan syariah haruslah terintegrasi dengan ekonomi syariah dan industri halal," ujar Afdhal ketika dihubungi Republika, Ahad (20/10).

Menurutnya, saat ini KNKS melalui Direktorat Pengem bangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal telah menyinergikan integrasi lintas sektor ekonomi.

Ia berharap, akan hadir lembaga pemerintah yang lebih kuat dan lebih fokus untuk menangani pengembangan industri halal dan ekonomi syariah.

"Insya Allah komitmen kuat ini ke depan akan berbuah hasil yang baik untuk perkembangan ekonomi nasional," ucap Afdhal.

Dia mengakui, tantangan terbesar dengan meningkatkan literasi keuangan dan ekonomi syariah masyarakat serta kementerian dan lembaga (K/L). Diharapkan dengan pemahaman yang baik oleh semua pemangku ke pentingan, tantangan-tan tangan teknis lainnya akan bisa diselesaikan dengan lebih mu dah dan lebih cepat.

KNKS menyakini komitmen yang kuat dapat menguatkan kepercayaan investor atau pebisnis.

"Bukan saatnya kita untuk berjanji yang muluk-muluk, namun Insya Allah kerja keras ke depan akan memperlihatkan hasilnya, bertahap dan pasti," ungkap dia.

Dia mencontohkan, prestasi Indonesia dengan menjadi peringkat pertama GIFR menunjukkan negara besar mampu tampil percaya diri di kancah international. Inovasi merupakan hal penting sehingga negara lain melihat Indonesia sebagai rujukan pengembangan ekonomi syariah dunia.

Ke depan diharapkan, periode kedua Joko Widodo bisa mendorong komitmen atas Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dan mengeksekusi rencana-rencana pengembangan di dalamnya.

Pengamat ekonomi syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Azis Budi Setiawan, menga takan, prestasi In donesia di GIFR menun jukkan hasil atas perbaik an kebijakan pemerintah, seperti pembentukan KN KS dan peluncuran Mas terplan Ekonomi Syariah Indonesia.

Terlebih, sektor keuangan sosial syariah juga diintegrasikan de ngan melibatkan Baznas dan Badan Wakaf Indo nesia.

Namun, menurutnya, akselerasi ekosistem keuangan syariah dan ekonomi syariah belum dipacu secara signifikan. Hal ini terlihat dari konteks pertumbuhan perbankan syariah yang masih pada kisaran enam persen yang artinya jauh dari populasi Muslim di Indonesia.

"Jumlah pemilik re kening perbankan syariah masih 20 juta sampai 25 juta, padahal rekening yang ada sektor perbankan berjumlah 230 juta," kata Azis.

Ke depan diharapkan lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia ser ta peran tokoh agama dapat mendorong pemaham an masyarakat me ngenai ekosistem keuang an syariah.

Langkah ini penting dilakukan sekaligus mendorong sektor usaha lain agar permo dalannya dapat menggunakan perbankan syariah.

"Apalagi sekarang pelaksanaan jaminan produk halal mulai bergerak. Dunia usaha kemudian memastikan sertifikasi halalnya sehingga akan memicu rantai proses dukungan," ucap Azis.

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah periode kedua Joko Widodo. Apalagi, menurutnya, pada AP BN 2020 porsi pendanaan yang masuk ke keuangan syariah masih kecil. Juga BUMN dengan aset Rp 5.000 triliun-Rp 6.000 triliun, tapi memang posisi ke uangan syariah masih kecil. "Ar ti nya peran pemerintah jauh dari optimal," kata Azis. (ed: fuji pratiwi)