KUR Syariah Masih Terbatas, BPRS berpotensi untuk diajak bekerja sama.

KUR Syariah Masih Terbatas, BPRS berpotensi untuk diajak bekerja sama.
ilustrasi (net) - sosialisasi kur syariah oleh BEKRAF
KUR Syariah Masih Terbatas, BPRS berpotensi untuk diajak bekerja sama.

JAKARTA - REPUBLIKA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penya luran Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah sampai akhir Agustus 2019 hanya 0,98 persen dari total realisasi penyaluran KUR pada periode yang sama yaitu Rp 102 triliun. Hal itu di sebabkan masih terbatasnya penyalur KUR syariah.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Si morangkir mengatakan, tantangan besar dalam penyaluran KUR syariah adalah keterbatasan jumlah penyalur. Hanya ada dua bank yang terdaftar se bagai penyalur KUR syariah. "Sam pai saat ini, baru BRI Syariah dan Bank NTB Syariah," ujar dia ketika dihubungi Republika, Senin (21/10).

Iskandar menambahkan, pemerintah juga aktif dalam melakukan edu kasi KUR syariah. Sebab, infor masi mengenai KUR dengan skema syariah memang belum semasif KUR konvensional.

Iskandar menambahkan, pemerintah melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga bekerja sama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Kedua pihak gencar melaksanakan sosialisasi mekanisme menjadi pe nyalur KUR syariah kepada bank umum syariah (BUS), unit usaha sya riah (UUS) bank umum konvensional hingga koperasi syariah atau baitul mal wa tamwil (BMT).

Saat ini, Iskandar menyebutkan, ada beberapa pihak yang sudah mengajukan diri sebagai penyalur KUR syariah. Sebut saja UUS BPD Kalsel, BPD Riau Kepri, BPD Jateng, dan BPD Sumsel Babel. "BNI Syariah juga sedang dalam pengajuan," kata dia.

Meski kontribusinya masih sedikit dibandingkan dengan KUR konven sional, proporsi penyaluran KUR syariah terus meningkat. Pada 2017 dan 2018, masing-masing proporsinya adalah 0,48 persen dan 0,64 persen. Penyaluran KUR syariah per Agustus mencapai Rp 1 triliun kepada 19.032 debitur.

Dalam catatan Kemenko Bidang Perekonomian, realisasi penyaluran KUR pada periode Januari hingga Agustus 2019 meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu (Rp 769 miliar). Bahkan, bila dibandingkan 2017, per tumbuhannya mencapai 115 persen, yaitu dari Rp 465 miliar.

Pengamat ekonomi syariah dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Azis Budi Setiawan, menuturkan, kunci utama dalam meningkatkan proporsi penyaluran KUR syariah adalah menambah jumlah penyalur dari yang saat ini hanya dua, yaitu BRI Syariah dan Bank NTB Syariah.

Ia melihat potensi penyaluran KUR, termasuk dengan skema sya riah, masih besar. Baru 30 persen dari total 60 juta UMKM yang mendapat kan pem biayaan atau akses dari perbankan. "Artinya, masih ada 40-an juta lebih UMKM yang belum tersentuh," kata Azis ketika dihubungi Republika, kemarin.

Dengan hanya mengandalkan dua penyalur, Azis menjelaskan, daya jangkau KUR syariah pun menjadi terbatas. Dampak lainnya, edukasi mengenai KUR syariah ke dunia usa ha pun semakin minim sehingga me reka hanya mengetahui KUR konven sional.

Oleh karena itu, Azis menekan kan, apabila pemerintah ingin serius mengembangkan penyaluran KUR syariah, mereka harus menggandeng bank pelaksana. Ada ratusan bank pem biayaan rakyat syariah (BPRS)yang berpotensi untuk diajak bekerja sama. Terlebih, margin dari KUR syariah terus ditekan rendah oleh pemerintah. Saat ini, suku bunga KUR adalah 7 persen.(ed:fuji pratiwi)